Wakil Bupati ; “Data Kemiskinan Yang Ada Harus Data Real, By Name By Adress”

 

Wakil Bupati Saat Rakor Antar Perangkat Daerah Dan BPS

Kuningan - RIN

Data angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan merupakan angka tertinggi kedua se Jawa Barat, membuat Wakil Bupati Kuningan Hj Tuti Andriani, SH, MK, merasa prihatin.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat koordinasi antara perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan, Rabu 5 Maret 2025, di Kantor Dinas Sosial.

Rakor tersebut digelar dalam rangka menyamakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

DTSEN bertujuan supaya ada kesesuaian data kemiskinan di Kabupaten Kuningan, sehingga penerima bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Hal tersebut ditekankan Tuti agar data kemiskinan yang ada harus data real, by name by adress.

“Mohon kepada para camat, para kepala desa dan jajaran terkait, agar nanti memberikan data yang valid. Dimana yang benar-benar layak dibantu adalah mereka yang benar-benar memerlukan. Bilamana perlu, kepada penerima bantuan harus menyatakan pernyataan di atas materai, jika tidak sesuai akan diberi sanksi. Hal ini menghindari agar tidak adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran,” tegas Tuti

Tuti juga berharap kepada para pendamping PKH agar dapat memverifikasi data sesuai kondisi di lapangan, apa adanya, tidak ada sangkut paut rekanan dengan petugas desa, sehingga tidak ada kesenjangan sosial berkelanjutan.

“Kepada Petugas PKH saya minta agar bekerja sesuai dengan juplak dan junkis yang ada, serta ikuti arahan dari dinas sosial. Bekerja apa adanya dengan data yang sesuai ditemukan di lapangan,” katanya.

Tuti juga mendorong agar pendamping PKH dapat terus bersinergi dengan pihak desa, kecamatan serta BPS agar ditemukan kesesuaian data.

(Dindi)