 |
| Uha Johana, Ketua LSM Frontal |
Kuningan - RIN
Lontaran tudingan adanya pungutan liar di Instansi Dinas Kesehatan, terkait pengelolaan Dana BOK dan Dana Kapitasi (JKN) semakin digencarkan oleh Ketua LSM Frontal, Uha Juhana. Bahkan dirinya berani menantang terbuka minta dipertemukan oleh Bupati Kuningan Dr. Dian Rahmat Yanuar,MSi.
"Saya minta Bendahara penerima Retribusi dan Bendahara Rutin seluruh UPTD Puskesmas se Kabupaten Kuningan serta Bendahara Dinas Kesehatan didampingi Kasubag Keuangan wajib hadir dan tidak diwakilkan," kata Uha, seperti dikutip dari surat terbuka nya.
Para pejabat Dinas Kesehatan yang terkait itu, tidak tanggung tanggung diminta masing masing membawa dokumen SPJ dan RKA untuk tahun 2023, 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2025.
"Subtansi dari adanya permohonan surat Audiensi tersebut adalah untuk membuat terang siapa saja yang terlibat dalam dugaan rasuah Mega Korupsi terkait tata kelola keuangan disclaimer pada lingkup Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas se Kabupaten Kuningan," tegasnya.
Hal tersebut, lanjut Uha, Guna membuka siapa aktor intelektual atau dalang utama pemberi perintah adanya Pungutan Liar atau Suap dalam program Dana Kapitasi dan BOK sehingga pada akhirnya akan membongkar nama-nama oknum pejabat yang tidak mempunyai hati sama sekali karena selama bertahun-tahun telah tega menikmati aliran dana dari kasus korupsi anggaran kegiatan yang tujuan sebenarnya mulia yaitu untuk mengobati dan membantu orang miskin atau tidak mampu yang sakit.
Dan hal tersebut, menurutnya, berakibat sangat fatal karena merusak pelayanan mendasar untuk masyarakat atau mandatory spending yang bersifat wajib.
Para pejabat yang terlibat sukses dalam karir meskipun dengan cara keji menghisap darah rakyatnya sendiri.
"Perbuatan mereka bahkan lebih kejam daripada pembunuh berdarah dingin sekalipun. Naudzubillahmindzalik," tutup nya.
(Redaksi)
.jpg)
