 |
| Uha, Ketua LSM Prontal |
Kuningan - RIN
Terciduknya Kepala Kepala UPTD Puskesmas Darma, saat Sidak Bupati beberapa waktu kemarin terus menjadi sorotan. Baik oleh kalangan masyarakat umum, maupun tokoh masyarakat, dan LSM.
Betapa tidak, kejadian itu memperlihatkan buruknya kinerja puskesmas yang notabene sebagai lembaga pelayanan publik dibidang kesehatan masyarakat.
Salah satu tokoh yang menyoroti kejadian tersebut, adalah Ketua LSM Prontal, Uha Juhana. Tokoh yang dianggap sering kontroversi dengan Pemerintah tersebut, menilai bahwa kejadian saat sidak Bupati di UPTD Puskesmas Darma adaalah bukti dari buruknya kinerja instansi pelayanan publik di Kuningan. Bahkan tidak mustahil itu hanyalah salah satu contoh saja kalau di Puskesmas Puskesma lainnya pun sama seperti itu.
Secara terus terang, Uha merasa prihatin dengan keadaan para ASN yang semacam itu. Sedangkan mereka menikmati gajih dari uang rakyat.
Karenanya, Uha sangat mengapresiasi Sidak Bupati Kuningan. Dr. Dian Rahmat Yanuar.M.Si, yang dianggap cepat tanggap dalam menanggapi situasi.
“Ternyata benar adanya. Saat di sidak, kapus Darma Saefudin belum hadir sampe 8.00 WIB. Selain itu banyak pegawai PNS/ASN yang sama setali tiga uang sama bosnya(kapus) belum datang juga. Ini sangat memalukan,” tutur Uha.
Menurut Uha, Kepala UPTD Puskesmas Darma, Saefudin, adalah juga ketua APKESMI(Akselerasi Puskesmas Indonesia) yang membawahi 37 Puskesmas sekabupaten Kuningan. Dirinya seharusnya memberi contoh teladan dan berkinerja bagus untuk para kapus dan para pegawai Puskesmas lainnya di Kuningan.
Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Kapitasi Dan BOK Juga Perlu Diangkat Ke Publik
Uha menambahkan, selain kasusnya yang viral sekarang, kasus lain terkait Saefudin juga pernah ramai terkait dugaan adanya Pungli Dana Kapitasi JKN serta BOK Puskesmas.
Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), dirinya berharap, BPK RI bisa melakukan Audit laporan kuangan, Audit Kinerja, Audit Investigasi untuk Dana Kapitasi JKN dan BOK di Puskesmas sekabupaten Kuningan.
“Menurut kajian, alisa, dan laporan Indonesia Corruption Watch(ICW)kurun waktu tahun 2014-2024 di 13 Provinsi ada temuan indikasi potensi 8 Fraud dan 2 temuan yang tidak sesuai Undang-Undang(UU),” ungkap Uha.
Diantara Potensi 8 Fraud dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan BOK adalah :
1.Dugaan Manipulasi kehadiran dan komposisi petugas.
2.Pemotongan Dana jaspel
3.Pungli
4.Setoran atau suap
5.Mark-Aup harga dan volume atau belanja fiktip
6.Anggaran Ganda
7.mengarahkan pasian berobat ke klinik swasta
“Jadi dengan adanya indikasi Fraud ini, sudah jelas bahwa Program Dana Kapitasi dan BOK di duga Kuat ada indikasi Korupsi yang terorganisir, tersetuktur, dan masih kolektif kolegial.” jelasnya.
Uha meminta, agar Bupati Kuningan Dr.Dian Rahmat Yanuar, M.SI, jangan cuma sanksi pembinaan dan teguran saja.
“Bila perlu rotasi(copot) para bawahan yang kinerjanya jelek dan cuman duduk manis di belakang meja,apalagi seperti kapus Darma yang Ruanganya Kosong “PECAT /ROTASI, “tandasnya.
(Abun/Saepul)
